tugas pol pp. Berdasarkan Pasal 255 UU Pemerintahan Daerah, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. tugas pol pp

5. a. Kinerja Pelayanan SATPOL PP Provinsi Riau. Contoh:. Selengkapnya. Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP mempunyai fungsi: a. Portal Utama; Beranda; Profil. Jl. 1. 54 Tahun 2010Bidang Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, tindakan penertiban non-yustisial merupakan kewenangan dari Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. . ketua : Kepala. SATPOL PP PURWAKARTA BERHASIL AMANKAN 31. Oleh karena itu, di samping1. (2) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasaan penetapan jumlah Pol PP di provinsi. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai tugas dan fungsinya; Pasal 18 (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari : a. 3. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Pol PP. Petugas gabungan Polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP melakukan penyekatan sebelum underpass Jalan Jenderal Basuki Rachmat atau yang dikenal dengan Underpass Basura, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021). Evaluasi ini dilakukan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan September 2011. Mungkin beberapa dari kalian masih bingung apa tugas pokok dan fungsi Satpol PP, apakah sama dengan polisi atau berbeda. Website Satpol PP Provinsi Lampung. penyempurnaan pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan. 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,11. sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapt dikemukakan sebagai berikut : . Sekilas, mereka terlihat mempunyai tugas dan wewenang yang sama, padahal kedua instansi ini jauh berbeda. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pol PP yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pol PP. “Pemasangan tali komando ini adalah bentuk pemberian tanggung jawab yang lebih tegas, kepada pada Danton dan Danru di Satpol PP Kabupaten Banjar,” ungkap Basith. Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 18 Di lingkungan Satpol PP dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan koordinasi tugas Satpol PP tingkat provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelenggarakan rapat koordinasi Satpol PP kabupaten/kota di wilayah provinsi. Toggle navigation menu SATPOL PP. Pamong Praja atau biasa disebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan satuan kepolisian perangkat daerah yang menyelenggarakan ketertiban, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat. perubahannya di lingkungan Satpol PP dan i. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didrikanlah. sesuai dengan tugas dan fungsi Linmas dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintahan Daerah Kota, yang direkrut anggotanya dari Satlinmas Kelurahan, dibawah komando dan koordinasi Satpol PP. Jakarta – Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang SOP (Standard Operational Procedure) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Pol PP) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP. Seksi lainnya di lingkungan satpol PP ; p. Anggota Satpol PP Provinsi Kalteng sedang mengikuti kegiatan Pembinaan Teknis Tugas Lapangan. Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut : a. Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094); 11. Kepala Satuan. Makalah 3). POL PP 082176824595 / DAMKAR PENYELAMATAN 0725-25177 . com - Di media sosial dan pemberitaan media, ramai soal sejumlah kasus gesekan antara warga dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) yang melakukan penertiban saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Peristiwa ini juga menjadi pemicu warganet untuk mempertanyakan tugas dan wewenang satpol PP selama ini. 2. Dengan pelibatan peran Satpol PP dalam tahapan Pemilihan Umum setidaknya dapat mewujudkan unsur daerah yang aman, tertib dan tenteram sebagaimana tugas dan kewenangan Satpol PP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 000. Besaran gaji dan tunjangan di atas diperuntukkan hanya untuk satpol PP dengan status PNS. Menegakkan Perda dan Perkada; 2. memahami dasar-dasar ilmu komunikasi; 4. com. Sedang Online : 5. Eselon I, II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas di tengahnya terdapat. Blora-Cepu Km. Mengatur pelaksanaan pengelolaan arsip baik arsip aktif, in aktif maupun arsip statis agar mudah dan cepat ditemukan apabila dibutuhkan; Mengatur dan memantau pelaksanaan kegiatan urusan rumah tangga dan kendaraan dinas meliputi menata perlengkapan kantor maupun membersihkan agar tercipta suasana kerja yang nyaman dalam melaksanakan. penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan. Sos, M. Sekretaris membawahi 3 Subbagian : 1. Pamong Praja (Satpol PP). Si. 10, Sumerta Kelod, Kec. Scroll ke bawah. Lebih khusus lagi, Satpol PP diatur. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Kota Banda Aceh bergantung hidup dari berdagang, salah satunya menjadi. Melihat tugas yang begitu beratnya, Pemilu 2019 menjadi catatan yang paling. keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan daerah. Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Dikaitkan dengan salah satu ketentuan yang menjadi dasar bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, implementasi fungsi yang diselenggarakan oleh Bidang SDA Satpol PP Provinsi NTB tersebut juga merupakan realisasi wewenang yang. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan; 23. 1. Kepala satuan mempunyai tugas yaitu membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bagian ketentraman, ketertiban umum serta. Sos. LAPOR! Pemerintah Provinsi Banten. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan kesekretariatan, pembinaan masyarakat, ketertiban umum, ketentraman, penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan. Beda dengan Satpol PP yang mayoritas bahkan bisa dikatakan kerjanya memang di luar, seperti contoh; patroli, operasi penertiban bangunan liar,. satpolpp - download as a pdf or view online for free. Menurut Peraturan Pemerintah No. Ikhtisar Jabatan : 5. Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, tujuan diadakannya diklat ini ialah membekali para pejabat fungsional Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kategori Keterampilan yang telah menyelesaikan pendidikan Starata Satu (S-1) dan bermaksud beralih jenjang jabatan dalam kategori keahlian jabatan fungsional Pol PP. JAKARTA - Dalam kegiatan penertiban masyarakat, kita mengenal kehadiran Satpol PP dan polisi. Kepala Subbagian Program mempunyai tugas menyusun program kerja Sat Pol PP, Monitoring, evaluasi. mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Satuan Kerja Polisi Pamong Praja, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. (3) Tanda jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari: a. pengarah : Sekretaris Daerah; c. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP Provinsi Riau. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya. Satpol PP dilengkapi oleh atribut seperti kendaraan dinas, seragam, pentungan, tameng dan sebagian personil Satpol PP tertentu diperbolehkan memiliki dan menggunakan senjata api. PP Prov. Pasal 3 Permendagri Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Pol PP, menyatakan bahwa Penilaian Jabatan Fungsional Pol PP dilakukan untuk penetapan Angka Kredit dan kegiatan lainnya. 1. Denny menyadari satpol PP sering mendapat pandangan negatif dari masyarakat ketika menjalankan tugas. Di sini semakin jelas bahwa peran Satpol PP memang melekat pada kinerja pamong praja, dalam hal ini. (0334) 887467 . Peranan anggota satpol PP dalam organisasi sangat penting. FUNGSI SATPOL PP (1)Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan. Dalam Peraturan ini diatur tentang uraian tugas dan fungsi Satpol PP Prov. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol. com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ikut mengawal dan menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan berlangsung di 270 daerah di Indonesia. Calon PNS dengan formasi J abatan F ungsional Pol PP setelah diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Sejak secara resmi diperkenalkan pada HUT Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Satlinmas bulan Maret lalu, sebanyak 27. Dalam konteks tersebut, Satpol PP Provsu mempunyai 3 (tiga) tugas pokok utama yaitu, (1) penegakan Perda, (2) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta; (3) perlindungan masyarakat. Palangka Raya, Satpol. aparat Pol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. Di Indone s ia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Satpol PP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. W A L U Y O, SSos, MM. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Jl. (7) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pol PP, terdiri atas: a. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Dalam kerjanya, Satpol PP bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah. 1. Tupoksi Satpol PP TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP . Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. belum memadai (masih banyak anggota Pol PP yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas) 4) Laporan pelaksanaan tugas Satpol PP masih bersifat proses (misal pelaksanaan patroli) tanpa ukuran kinerja output-outcome 5) Satpol PP pasif, bekerja menunggu penugasan 6) Sarpras operasinal tugas dan fungsi pol pp terbatas 7) Masih. Menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP; e. Satpol PP dan Damkar; 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung; 5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2020; 6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat; 7) Informasi lainterkait pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten. Daftar Informasi Publik; Informasi Serta Merta;Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Kepala satuan mempunyai tugas yaitu membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bagian ketentraman,. Dari rumusan tersebut di atas secara jelas ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat. 5 Jepon Telp. Pakaian dinas yang dipakai anggota satpol PP dalam tugas negaranya memiliki karakteristik khusus. Palangka Raya, (satpolpp. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan. Struktur organisasi Satpol PP ini. 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan. Sos. LUGIKAETER, S. Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP. 11. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 1. Jabatan Tugas : 4. Sub Bag Perencanaan dan Kepegawaian a. Hal itu untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah. terima. Pasal 29 (1) Dalam pelaksanaan koordinasi tugas Satpol PP secara nasional, Menteri. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah kepada Kepala Daerah. Seragam satpol PP. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda danTotal Kunjungan : 411584. . SATPOL PP merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. . Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar terdiri atas: a. Sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh dua narasumber tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Kendal, Toni Ari Wibowo menyampaikan keuntungan pembentukan jabfung PPNS dalam peningkatan kinerja. Untuk itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia bagi pegawai Satpol PP. Dilansir dari Antara, hal. Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP 3). Jakarta – Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis pelaksanaan tugas-tugas Pol PP dan mendukung pencapaian mutu SPM Sub Urusan Trantibum di. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi antara lain meliputi : A. go. Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Tugas Pol-PP antara lain yaitu; a) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya, b) Melakukan penegakan Pertauran Daerah dan keputusan kepala daerah dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Abidin, 2000). b. 4. 54 Tahun 2011 Tentang Standar. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan c. SATPOL PP KOTA MALANG I. Di sini semakin jelas bahwa peran Satpol PP memang melekat pada kinerja pamong praja, dalam hal ini birokrat. 840 BATANG ROKOK ILEGAL. Melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sub bagian perencanaan dan. Berdasarkan ketentuan 148 UU No. Strategi yang ditetapkan Satpol PP Kabupaten Kuningan akan secara mendetail/rinci dijabarkan melalui pencanangan arah kebijakannya Perangkat Daerah. UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. DASAR HUKUM 1. satpolpplamteng46@gmail. INDONESIA WEATHER. Senin (04/09/23) Kasatpol PP DIY Drs Noviar Rahmad, M. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, adalah sebagai berikut : merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas fungsi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, I (III/d) dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. pelaksanaan koordinasi. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menegaskan tugas Satpol PP yaitu: menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, sertaSatpol PP mempunyai tugas pembinaan ke dalam atau dalam lingkup internal aparatur pemerintahan. Dr. TUGAS POKOK Melaksanakan pen. Jumat, 24 Juni 2022 08:47 WIB. Salam sejahtera untuk kita semua. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai. i. D 4 B UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Polisi Pamong Praja 1. harus dicapai oleh Pol PP untuk pembinaan karir yang bersangkutan. 6205, LL SETKAB : 15 HLM. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi: masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkatBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2018. Nah pada penjelasan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai apa saja perbedaan antara Satpol PP dengan. Sedang Online : 14. Landasan Hukum 1. Pasal 1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK . Tujuan penulisan ini adalah untuk lebih memahami dan mengetahui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terutama Satpol PP yang. Diposkan Oleh:admin. d. c. tegas; c. Seksi Penyelidikan dan. Tugas dan Fungsi Satpol PP. di bidang tugas Pol PP; dan c. 5 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas PERDA No. Pengkoordinasian penyusunan anggaran sesuai dengan program kerja Sat Pol PP; Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bidang; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. com / [email protected] memang menempuh studi S-2 di Untag sekaligus S-3 di Universitas Airlangga (Unair). Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dalam penyelenggaraan kebijakan penegakan Perda. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan. Satpol PP Pertama: Rp540. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan. Namun jika diartikan sebagai polisi milik pamong praja, maka tugasnya adalah bagaimana membantu pelaksanaan kinerja pamong praja.